“Data yang akurat akan menjadi dasar usulan program ke Kementerian PUPR, sehingga kebutuhan nyata masyarakat bisa terakomodasi,” jelasnya.
Dari sisi daerah, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo mengakui kondisi wilayahnya masih menghadapi tantangan berat.
“Buol masih mencatat angka stunting tertinggi, PAD terendah, hingga tingkat kemiskinan yang juga tertinggi. Sejak pemekaran 25 tahun lalu, kondisi ini belum banyak membaik,” ucapnya.
Meski begitu, Pemkab Buol memastikan sedang memperkuat arah pembangunan jangka menengah. Saat ini RPJMD tengah dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda, sekaligus mengintegrasikan data pembangunan dalam RPJMD dan RKPD.
Bupati menambahkan, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan alternatif. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Buol.
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan sektor swasta akan menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Buol,” tegasnya.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah sekaligus menjadi bagian dari langkah nasional mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
