AMBON, OTONOMINEWS.ID – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat komitmen dalam membangun daerah secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025–2029, yang digelar di Zest Hotel Ambon, belum lama ini.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam sambutannya secara daring menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD ini merupakan momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan pusat dan daerah.
Dokumen perencanaan daerah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“RPJMD harus menjadi bagian dari RPJMN. Penyelarasan ini penting untuk menciptakan sinergi antartingkatan pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Restuardy, dalam keterangannya diterima redaksi, Jum’at (25/7/2025).
Ia menegaskan bahwa dalam menyusun RPJMD, pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa aspek penting, seperti kesamaan periode antara RPJMD dan RPJMN, sinkronisasi indikator kinerja, keselarasan target pembangunan, penyesuaian arah kebijakan kewilayahan, serta keterpaduan program dengan 83 kegiatan prioritas nasional.
Khusus untuk Maluku, penyusunan RPJMD memiliki arti penting mengingat wilayah ini merupakan provinsi kepulauan dengan tantangan pembangunan yang unik.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
