“Kami perlu data berapa banyak lulusan sekolah perindustrian yang terserap kerja dan di mana saja. Jangan sampai kita percaya pada klaim serapan hampir 100 persen, tapi faktanya tidak demikian,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang mencantumkan bahwa 70 persen perusahaan mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan industri.
Data ini, menurutnya, menunjukkan masih ada kesenjangan besar antara pendidikan vokasi dan kebutuhan nyata industri.
Maka dari itu, ia mendesak agar program link and match antara pendidikan dan industri diperkuat, bukan hanya sekadar jadi business matching semata.
“Link and match antara industri dan pendidikan harus diperjelas, bukan sekadar jargon. Kalau tidak, anggaran besar pun tidak akan efektif,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Bane meminta agar anggaran untuk sektor IKM dan industri agro lebih ditingkatkan dan disesuaikan dengan cita-cita pembangunan industri nasional.
“Kalau kita ingin industri Indonesia tumbuh dan berdaya saing, anggaran teknis yang langsung menyentuh pengembangan sektor riil harus diperbesar, bukan justru dipinggirkan,” tutup legislator daerah pemilihan Sumatera Utara III itu.[zul]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
