PADANG,– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendorong pemerintah daerah segera menetapkan pendataan sebagai dasar perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Secara kelembagaan, DPRD Sumbar menyatakan siap melakukan pergeseran anggaran guna mempercepat proses pemulihan.
Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait percepatan pemulihan wilayah pascabencana hidrometeorologi, Senin malam (5/1), di Istana Gubernur Sumbar.
Menurut Muhidi, pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap, kata dia, harus direncanakan secara matang, termasuk dalam pemilihan lahan yang aman dan berada di luar zona rawan bencana.
Tidak hanya itu, lanjut Muhidi, penentuan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ia menegaskan, pembangunan hunian jangan sampai justru menyulitkan masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain aspek hunian, Muhidi menekankan pentingnya upaya stimulasi ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana, terlebih menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, pada masa pemulihan masyarakat dapat dirangkul untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pekerjaan dan diberikan upah, sehingga perekonomian keluarga tetap berjalan.
“Secara keseluruhan, DPRD Sumbar mendukung langkah pemerintah daerah dalam proses pemulihan. Mulai dari pendataan hingga perencanaan, DPRD siap mendukung melalui pergeseran anggaran serta melakukan pengawasan,” tutup Muhidi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
