Haidar Alwi menyampaikan bahwa krisis ini bukan untuk ditanggapi dengan retorika, tetapi dijawab dengan kebijakan nyata dan jangka panjang. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil langkah-langkah berikut:
1. Membentuk Cadangan Minyak Strategis Nasional minimal setara kebutuhan 30 hari untuk seluruh Indonesia, sebagai antisipasi gangguan pasokan.
2. Mendorong percepatan hilirisasi energi lokal seperti biodiesel B50, pemanfaatan energi surya di wilayah desa, serta produksi bioetanol dari tebu dan sagu.
3. Diversifikasi jalur dan mitra dagang energi dengan membuka kerjasama strategis bersama Rusia, Australia, dan negara-negara Afrika, untuk mengurangi ketergantungan terhadap rute Selat Hormuz.
4. Mendirikan pusat logistik BBM regional khususnya di Indonesia bagian timur, demi pemerataan dan ketahanan logistik.
5. Menginisiasi forum energi ASEAN untuk menyatukan respons regional terhadap krisis geopolitik, sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin kawasan.
“Indonesia jangan hanya bersiap menghadapi badai, tapi juga harus jadi nahkoda di tengah gelombang,” ujarnya menegaskan.
Harapan dari Sosok yang Konsisten Menyeru Kemandirian.
Haidar Alwi berharap Presiden Prabowo Subianto menjadikan krisis Selat Hormuz ini sebagai titik balik untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya di sektor energi.
Ia menilai bahwa langkah-langkah strategis Presiden dalam urusan pertahanan dan diplomasi harus diselaraskan dengan visi besar kemandirian energi agar Indonesia tidak mudah terombang-ambing oleh dinamika global.
Ancaman atas Selat Hormuz menunjukkan bahwa ketergantungan adalah kelemahan yang menunggu waktu. Justru di tengah tekanan geopolitik ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan lompatan besar. Dari negara pengimpor, menjadi negara pengatur arah.
“Krisis bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan kompas kebangkitan. Negeri ini terlalu besar untuk terus bergantung,” pungkas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
