Melihat Peranan Polri: Dilupkan dalam Keberhasilan, Jadi Tameng Atas Kegagalan

Oleh: Ir. HAIDAR ALWI. (Pemikir Bangsa/Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB)

KEBERHASILAN program pemerintah sering diperlihatkan dalam bentuk grafik, persentase, dan laporan formalitas. Angka-angka itu tampak rapi, meyakinkan, bahkan heroik.

Namun di luar ruang rapat, di jalan desa yang rusak, di pasar yang gaduh, di antrean bantuan sosial yang ricuh, keberhasilannya diuji dengan cara yang jauh lebih brutal.

Di sinilah sebuah kebenaran sederhana muncul. Tanpa Polri, program pemerintah hanyalah statistik yang mudah dipatahkan oleh kenyataan.

Negara dapat merancang program yang mulus, dari bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga kebijakan ekonomi rakyat. Tetapi ia membutuhkan rasa aman dan kepastian bahwa keputusan negara tidak berubah menjadi konflik horizontal.

Semua itu bukan dihasilkan oleh angka di atas kertas, melainkan oleh kehadiran negara di lapangan. Dan aparat yang paling sering hadir, paling dekat, sekaligus paling rentan disalahkan adalah Polri.

Program pemerintah dinilai berhasil jika penyaluran lancar, konflik minimal, dan masyarakat relatif tenang. Tetapi ketenangan itu jarang dianggap sebagai hasil kerja institusional.

Ia dipersepsikan sebagai kondisi alamiah, seolah-olah stabilitas sosial muncul dengan sendirinya. Padahal, stabilitas itu adalah produk dari kerja pengamanan, mediasi, dan pengendalian situasi yang hampir tidak pernah tercatat dalam laporan keberhasilan.

Ketika sebuah program berjalan mulus, yang dipuji adalah desain kebijakan dan politik. Namun ketika program tersendat, bantuan diprotes, proyek ditolak warga, atau kebijakan memicu kericuhan, yang pertama kali berdiri di garis depan adalah polisi.

Pada titik itu, negara tidak lagi hadir sebagai konsep, melainkan sebagai aparat. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan sering kali bukan ditujukan pada pembuat kebijakan, melainkan pada petugas yang memastikan kehadiran negara di lapangan.

Inilah alasannya mengapa tanpa Polri, program pemerintah tidak pernah benar-benar hidup. Ia mungkin ada di atas kertas, tetapi gagal menjadi praktik sosial.

Statistik keberhasilan hanya bisa berdiri jika ada aparat yang memastikan bahwa distribusi berjalan, konflik diredam, dan hukum tetap menjadi rujukan terakhir, bukan kekerasan massa atau logika main hakim sendiri.