JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Kebijakan pengamanan kantor Kejaksaan di daerah oleh prajurit TNI adalah bentuk kerja sama biasa. Hal ini disampaikan Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menanggapi isu yang tengah hangat tersebut.
Dia menilai, kebijakan tersebut merupakan buah dari kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Markas Besar TNI. Hasan berpendapat kerja sama tersebut bukan dalam rangka kedaruratan.
“Ini kan bukan seperti kondisi darurat, kemudian TNI bersenjata lengkap untuk menjaga demo di kejaksaan. Ini MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) untuk pengamanan di dalam kejaksaan. Dan ini biasa saja,” kata Hasan dalam keteranganya di yang dikutip, Senin (19/5/2025).
Dia mengatakan kerja sama TNI dan Kejagung dimungkinkan setelah kehadiran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil). Unit kerja yang baru dibentuk 2021 itu bertugas mengorkestrasi penyelesaian tindak pidana koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan militer.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
