JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Liga Mahasiswa Arab Nusantara (LIMA Nusantara) Ali Alkatiri mengkritisi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk menempatkan pasukan TNI menjaga objek vital negara.
Ali Alkatiri menilai hal itu sebagai bentuk dari pelanggaran konstitusional dan menabrak ranah sipil. Padahal yang diperlukan negara saat ini adalah sinergitas semua pihak, dan setiap kebijakan harus berjalan berdasarkan regulasi yang ada.
“Kalau TNI mau ditempatkan di objek vital negara harusnya bersinergi dengan pihak pihak terkait, jangan semena-mena ditempatkan begitu saja tanpa ada landasan hukum yang jelas. Ini kan menabrak regulasi yang ada, gitu loh,” kata Ali Alkatiri.
Ali menjelaskan, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 mengatur bahwa pengamanan objek vital negara adalah ranah sipil. Dalam hal pengamanan, diatur pula adanya sistem pengamanan internal dari pihak coorporate dan juga pihak kepolisian. Aturan ini harus ditaati TNI karena Indonesia sebagai negara hukum.
“Dasar hukumya jelas, jika TNI ingin menjaga objek vital negara harusnya bersinergi dengan pihak terkait, Keppres 63/2004 menegaskan bahwa Polri dapat meminta bantuan TNI dalam kerja kerja pengamanan dan keamanan stabilitas nasional, bukan menggantikan peran Polri secara semena-mena. Tidak begitu bacaranya,” tukas Ali.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
