Ditjen Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi dalam kesempatan ini memaparkan rencana penyusunan roadmap fiberisasi nasional dan program insentif internet berbasis fiber optik untuk rumah tangga, termasuk pembebasan biaya langganan selama enam bulan yang diharapkan dapat melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Dukungan dari Kementerian Desa juga menjadi perhatian penting dalam mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk menuntaskan blankspot di tingkat desa.
Namun, sejumlah tantangan masih menjadi hambatan di lapangan, seperti perlunya penguatan regulasi Kemendagri terkait perizinan dan penggunaan ruang milik daerah, isu keamanan dan pungutan liar, tingginya biaya PNBP dan pajak yang mencapai 15%, serta masih rendahnya cakupan layanan internet di sekolah dan puskesmas.
Sebagai tindak lanjut, telah disepakati beberapa langkah strategis, yakni penyusunan regulasi seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri, penguatan koordinasi lintas sektor sesuai tupoksi masing-masing kementerian/lembaga, monitoring terpadu dengan pemerintah provinsi, penyelarasan kebijakan pusat-daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan, serta sinkronisasi data kebutuhan dan potensi jaringan internet di seluruh wilayah.
Melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat segera terealisasi demi mendukung layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok negeri.
Rakor Tingkat Pusat membahas percepatan penuntasan blankspot internet di daerah.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
