“Dokumen WPR sudah ada, tapi belum ditandatangani oleh Menteri ESDM. Jadi, daerah belum bisa lanjut ke tahap berikutnya seperti pembuatan dokumen reklamasi pascatambang, Perda Izin Pertambangan Rakyat (IPR) hingga sosialisasi dan pengumuman blok. Setelah itu baru rakyat bisa mengajukan izin,” jelas R Haidar Alwi.
Secara nasional, potensi pertambangan rakyat setidaknya berjumlah 1.215 blok dengan total luas wilayah 66.593,18 hektar yang tersebar di 19 provinsi. Sementara IPR yang telah terbit per Maret 2024 hanya 82 IPR dengan luas sekitar 62,31 hektar.
“Dengan demikian, WPR yang sudah memiliki IPR hanya 0,09 persen. Artinya, lebih dari 99,9 persen sisanya belum bisa dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi pada penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat,” lanjut R Haidar Alwi.
Oleh karena itu, dirinya meminta kementerian terkait untuk bergerak cepat mengeksekusi peluang-peluang yang dapat mewujudkan program-program Presiden Prabowo. Terlebih, konsep pertambangan rakyat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi kerakyatan.
Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dalam pertambangan rakyat merupakan pilar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional seperti digaungkan founding fathers kita sejak dahulu kala.
Dimana hak IPR diberikan kepada perorangan (1 hektar), kelompok masyarakat (5 hektar) dan koperasi (10 hektar). IPR diberikan dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama 5 tahun.
“Dinamika perekonomian global bergerak cepat sehingga pemerintah juga dituntut tidak boleh lamban. Tanpa mengabaikan pengawasan komprehensif, pertambangan rakyat harus didukung. Baik dukungan regulasi, teknologi bahkan kalau bisa dukungan modal kenapa tidak? seperti sektor-sektor lainnya,” pungkas R Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
