Jalan Tol Sumatera Barat: Antara Ambisi Negara dan Realitas Tanah Ulayat

‎Oleh: Hisyam, S.Sos

Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas

PADANG,OTONOMINEWS.ID-Dibalik ambisi besar negara membangun konektivitas Sumatera melalui Tol Trans-Sumatera, terdapat potret buram dari pelaksanaan proyek jalan tol di Sumatera Barat. Jalan tol Padang–Pekanbaru yang digadang-gadang sebagai pemicu kebangkitan ekonomi lokal, justru menjadi saksi bisu dari ketidaksiapan struktural, lemahnya koordinasi lintas lembaga, dan yang paling mendasar: ketidakpekaan terhadap akar budaya masyarakat Minangkabau.

‎Hingga kini, proyek ini masih tersendat pada persoalan klasik namun fundamental: pembebasan lahan. Tak kurang dari 80 bidang tanah di ruas Padang–Sicincin masih terkatung-katung statusnya. Ini bukan sekadar soal administrasi tanah, tetapi menyangkut tanah ulayat-tanah adat yang tidak dimiliki secara pribadi, melainkan secara komunal oleh kaum adat. Ketika negara datang dengan kalkulator dan peta proyek, masyarakat adat bertanya: “Di mana tempat kami dalam rencana besar ini?”

‎Pada awal tahun 2025, beberapa seksi proyek menunjukkan perkembangan signifikan. Seksi Pekanbaru–Bangkinang telah dioperasikan sejak September 2022 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2023. Seksi Bangkinang–Koto Kampar sepanjang 24,7 km telah mencapai progres konstruksi sebesar 75,13% dan pengadaan lahan sebesar 90,72%. Sementara itu, Seksi Padang–Sicincin sepanjang 36,6 km baru mencapai progres konstruksi 36,57% dan pengadaan lahan 85,82%.