Penolakan masyarakat bukan tanpa dasar. Riri Sapitri, peneliti dari Universitas Andalas, mencatat bahwa konflik yang muncul tak lepas dari proses ganti rugi yang ditetapkan secara sepihak, komunikasi yang minim, serta ketidakpercayaan yang mengakar akibat buruknya rekam jejak pemerintah dalam melibatkan masyarakat lokal. Maka, jangan heran jika banyak tokoh adat lebih memilih mempertahankan warisan leluhur ketimbang menjualnya demi pembangunan yang terasa asing dan jauh dari kepentingan rakyat.
Masalah tidak berhenti di sana. Koordinasi antarlembaga, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPN, hingga pihak pelaksana proyek kacau dan tumpang tindih. Bukankah semestinya proyek strategis nasional dijalankan dengan strategi yang jelas? Sayangnya, strategi itu tampak rapuh saat harus berhadapan dengan kompleksitas lokal yang tak bisa diselesaikan hanya dengan logika pembangunan semata.
Padahal, potensi ekonomi dari tol ini tak bisa diremehkan. Danny Hidayat dari FEB Unand menekankan bahwa tol ini bisa membuka akses investasi, mempercepat distribusi barang, dan menurunkan biaya logistik. Namun, apa gunanya potensi jika realisasinya berjalan di tempat? Jalan tol semestinya menjadi jembatan masa depan, bukan sekadar monumen ambisi yang terputus di tengah jalan.
Sudah saatnya pemerintah berpikir ulang. Bukan untuk menghentikan pembangunan, melainkan membangun dengan cara yang berbeda—lebih mendengar, lebih menghormati, dan lebih peka. Pembangunan sejati bukan sekadar soal beton dan aspal, tetapi tentang menyatukan visi negara dengan suara masyarakatnya.
Karena pada akhirnya, jalan tol yang sejati bukanlah yang membentang dari kota ke kota, melainkan yang menjembatani negara dan rakyat.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
