JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah.
Mitigasi risiko ini dapat diwujudkan dalam sejumlah kebijakan, di antaranya penambahan anggaran untuk perlindungan sosial (Perlinsos) ke rakyat.
“Jumlah penerima manfaat Perlinsos perlu dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Said dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (26/12/2024).
Subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin harus diperluas hingga rumah tangga menengah, termasuk untuk driver ojek online yang hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi. Bahkan, tegasnya, bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.
“Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah, khususnya kota-kota besar yang memiliki moda transportasi massal. Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, setidaknya tipe rumah 45 ke bawah, serta rumah susun,” ujar Said Abdullah.
Menurutnya, bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi perlu dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah.
