Sedangkan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Kabiro Ortala) Kemendagri Evan Nur Setya Hadi menyampaikan bahwa kegiatan Rakor ini bertujuan untuk mengoordinasikan serta menyinergikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda.
Forum ini, terang Kabiro Ortala Kemendagri, Eva Nur Setya Hadi, juga sebagai sarana untuk menyampaikan kebijakan strategis nasional di bidang reformasi birokrasi di lingkungan Pemda.
“Kiranya acara ini menjadi sangat penting dan sangat perlu sebagai upaya untuk meneguhkan kembali komitmen dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan agenda strategis reformasi birokrasi, salah satunya lewat rapat koordinasi seperti pagi hari ini,” katanya.
Berdasarkan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi untuk 30 provinsi di Indonesia di atas predikat B.
Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, terdapat 270 kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi berpredikat di atas B, dari 508 kabupaten/kota yang dinilai.
“Ini menjadi komitmen bersama antara KemenPANRB beserta Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendorong peningkatan RB (reformasi birokrasi) di daerah,” tambahnya.
Sebagai informasi, Rakor ini turut menghadirkan berbagai pembicara yang kompeten, di antaranya Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB Erwan Agus Purwanto.
Selain itu, ada pula Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Rachmat Mardiana.[zul]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
