JAKARTA.OTONOMINRES.ID -Dirjen Bina Bangda, Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, perencanaan program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak di berbagai daerah masih lemah dan belum menjadi prioritas utama.
Ini dinilai dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Salah satu penyebab utama dari lemahnya perencanaan ini adalah keterbatasan pemahaman dan komitmen para pemimpin daerah terkait pentingnya kesehatan reproduksi.
“Pentingnya kesehatan reproduksi sering kali belum disadari oleh para pemimpin daerah, padahal kontribusinya sangat besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di daerah,” katanya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (10/6).
Hal tersebut disampaikan Restuardy mewakili Wamendagri saat membuka acara Bridging Leadership terkait Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT Kespro) untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu – Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Menyikapi lemahnya perencanaan program kesehatan ibu dan keluarga berencana di daerah, Pemerintah melalui Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) menginisiasi pengembangan model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro).
Program PPT-Kespro dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemimpin daerah terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dalam pembangunan sumber daya manusia.
