Di sisi lain, menurut Mendagri angka 3,00 persen menandakan inflasi relatif terkendali dan masih berada pada rentang target pemerintah pusat sebesar 2,5 persen plus minus satu persen, yakni 1,50 persen terendah dan 3,50 persen tertinggi. Namun, angka ini tidak menggambarkan semua daerah, karena masih ada Pemda yang angka inflasinya di atas 7 persen.
“Ini yang tinggi sekali seperti Minahasa Selatan 7,56 persen, kita memiliki data lengkap semua daerah, Minahasa Utara 7,46 persen, Toli Toli 7,21 persen, Nabire 6,38 persen, ini tinggi kalau di atas 6 persen 7 persen ini sudah tinggi sekali. Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional,” ungkapnya.
Mendagri mengingatkan Pemda agar terus memonitor inflasi. Apalagi pemerintah telah merumuskan 9 langkah yang perlu dikerjakan oleh daerah dalam rangka pengendalian inflasi.
Ada pun sembilan langkah tersebut di antaranya adalah, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi,” tandasnya.[***]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
