Tiga Prajurit TNI Tewas di Lebanon, GMNI DKI Minta Pemerintah Secepatnya Keluar dari BOP

​- Lepas dari Jeratan ART (Asean Resilient Tariff): Skema ini dikritik sebagai bentuk neokolonialisme ekonomi yang merusak kedaulatan fiskal dan menjadikan rakyat hanya sebagai pasar tanpa perlindungan.

​Analisis Hukum dan Mandat Konstitusi

Secara hukum internasional, GMNI DKI menyatakan penyerangan terhadap TNI merupakan pelanggaran berat Statuta Roma.

“Pemerintah dituntut membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional,” kata Dendy.

​Selain itu, Dendy Se mengingatkan bahwa berdasarkan Pembukaan UUD 1945, penjajahan harus dihapuskan. Presiden diminta membuktikan komitmen konstitusionalnya daripada bersikap lunak kepada sekutu penjajah.

​Desakan Fokus pada Krisis Domestik

Di tengah ketidakpastian global, GMNI DKI mendesak Presiden Prabowo untuk berhenti mengejar validasi internasional dan segera fokus pada darurat domestik.

– ​Krisis Energi & Pangan: Prioritas utama harus diberikan pada stabilitas harga kebutuhan pokok yang kian melambung.

– ​Krisis Fiskal: Pemerintah diminta menciptakan kebijakan ekonomi yang berdaulat, bukan yang terikat pada kepentingan aliansi luar negeri.

​”Presiden harus ingat, tugas utamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Jangan sampai kita sibuk di panggung dunia, sementara rakyat di rumah sendiri kelaparan dan kegelapan,” tutup Dendy Se.