Kondisi ini merupakan dampak dari perjanjian dagang antara Indonesia dengan AS yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari lalu.
Pasal 5 menjadi pasal paling krusial karena mewajibkan Indonesia menyelaraskan kebijakannya dengan kebijakan keamanan ekonomi AS.
Pertama, jika AS memberlakukan pembatasan terhadap negara lain, maka Indonesia wajib mengadopsi langkah dengan efek pembatasan yang setara.
Kedua, Indonesia wajib membatasi transaksi dengan entitas yang masuk dalam daftar sanksi AS.
Ketiga, jika Indonesia membuat perjanjian dagang yang mengancam AS, maka AS dapat membatalkan perjanjiannya dengan Indonesia dan mengenakan kembali tarif normal.
Implikasinya, AS punya veto implisit terhadap arah perdagangan Indonesia dan membatasi kebijakan perdagangan Indonesia.
Di tengah kebuntuan ini, pemerintah perlu mulai mempertimbangkan opsi yang selama ini dianggap tabu. Meninjau ulang, bahkan bila perlu memutus perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, sebagaimana yang telah ditempuh oleh Malaysia ketika kepentingan nasionalnya terancam.
Langkah ini bukan bentuk konfrontasi, melainkan penegasan posisi bahwa perdagangan harus berpijak pada kepentingan rakyat, bukan ketergantungan politik.
Secara realistis, ketergantungan yang terlalu besar pada satu mitra justru mempersempit ruang negosiasi dan membuat Indonesia rentan terhadap tekanan eksternal, termasuk dalam sektor strategis seperti energi.
Dengan membuka diversifikasi mitra dagang dan mengurangi dominasi satu kekuatan, Indonesia dapat memperoleh akses energi yang lebih kompetitif, menjaga stabilitas harga dalam negeri, serta memperkuat daya tawar di pasar global.
Pada akhirnya, keberanian untuk mengevaluasi bahkan mengakhiri perjanjian yang tidak lagi seimbang adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan perdagangan—agar keputusan ekonomi tidak lagi ditentukan dari luar, melainkan benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.
Jakarta, 22 Maret 2026
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
