Menelan Gula-Gula Politik Fiskal dari Perppu Pelebaran Defisit APBN

Padahal kredibilitas fiskal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga konsistensi aturan yang sudah ditetapkan.

Batas defisit bukan sekadar angka administratif, tetapi mekanisme untuk memastikan bahwa belanja negara tidak melampaui kemampuan fiskal dalam jangka panjang.

Jika batas tersebut dapat diubah setiap kali tekanan meningkat, maka fungsi disiplin dari aturan fiskal itu sendiri menjadi melemah.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan persepsi bahwa kebijakan fiskal Indonesia lebih bergantung pada keputusan politik jangka pendek daripada kerangka fiskal yang stabil.

Kredibilitas fiskal yang rendah juga memiliki implikasi terhadap pembiayaan negara. Investor yang membeli surat utang pemerintah tidak hanya melihat tingkat defisit atau rasio utang, tetapi juga menilai konsistensi kebijakan fiskal.

Ketika aturan fiskal terlihat fleksibel secara politik, risiko yang dipersepsikan terhadap fiskal suatu negara bisa meningkat. Konsekuensinya adalah biaya utang yang lebih tinggi di masa depan.

Ironisnya, pemerintah selama ini sering menekankan bahwa rasio utang Indonesia relatif rendah dibanding banyak negara lain. Namun rasio utang yang rendah tidak otomatis berarti kredibilitas fiskal yang tinggi.

Kredibilitas justru ditentukan oleh kemampuan menjaga aturan fiskal secara konsisten dan membangun kepercayaan bahwa kebijakan anggaran tidak berubah-ubah mengikuti tekanan jangka pendek.

Dalam situasi ini, wacana pelebaran defisit hingga 4 persen memperlihatkan bahwa fondasi kredibilitas fiskal Indonesia masih belum kokoh. Batas defisit yang selama ini dijadikan simbol kehati-hatian ternyata dapat dipertimbangkan untuk dilonggarkan begitu tekanan ekonomi meningkat.

Masalah terbesar dari wacana ini bukan pada kemungkinan defisit yang lebih besar, melainkan pada sinyal yang dikirimkan kepada publik dan pasar.

Ketika aturan fiskal dapat dengan mudah disesuaikan melalui Perpu, maka pesan yang muncul adalah bahwa disiplin fiskal bukanlah komitmen jangka panjang, melainkan pilihan kebijakan yang bisa berubah sesuai situasi politik dan ekonomi.

Dalam jangka panjang, kredibilitas fiskal tidak dibangun dari klaim bahwa kondisi fiskal aman. Kredibilitas justru lahir dari konsistensi menjalankan aturan, bahkan ketika tekanan ekonomi meningkat.

Tanpa konsistensi tersebut, setiap pelebaran defisit akan semakin memperkuat persepsi bahwa kebijakan fiskal Indonesia masih rapuh dan mudah berubah.

Jakarta, 13 Maret 2026