“Besaran insentif harus berbasis perhitungan kebutuhan riil dan standar harga pasar yang wajar di tiap daerah,” ungkapnya.
Disamping itu, Sukur juga menyoroti proses seleksi mitra SPPG yang tidak transparan dan ditengarai sarat dengan kepentingan.
Semestinya, kata Sukur, proses seleksi mitra wajib terbuka, kompetitif, dan dapat diaudit publik untuk mencegah konflik kepentingan.
Sukur menampik jika sikap kritis ini dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap MBG. Sebab faktanya sejak awal PDI Perjuangan mendukung penuh program MBG asalkan dijalankan dengan benar.
“Program gizi anak didukung penuh, namun implementasinya wajib tunduk pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas fiskal,” tuntas Sukur Nababan, Anggota DPR dari Frkasi PDI Perjuangan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
