Jakarta, otonominews.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa BGN menghadirkan pola baru dalam tata kelola anggaran negara melalui mekanisme penyaluran dana yang langsung menyentuh bawah tanpa melalui pemerintah daerah. Sebanyak 93 persen dari total anggaran BGN disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dari total anggaran Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun beredar langsung di daerah, dari Sabang sampai Merauke. Setiap SPPG rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari untuk menjalankan Program MBG.
“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam arahannya pada acara Sosialisasi Regulasi Kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional, di Jakarta, Rabu (25/2).
Uang yang telah beredar dari Sabang sampai Merauke hingga hari ini mencapai kurang lebih Rp36 triliun. Perputaran dana tersebut menjadi penggerak roda ekonomi yang luar biasa karena mendorong pemerataan secara nyata di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah SPPG menentukan jumlah dana yang beredar di daerah tersebut. Dengan demikian, semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi lokal. Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), produk-produk lokal dijamin penyerapannya oleh BGN. Hal ini menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
