Presiden Prabowo Siapkan Bintang Mahaputra untuk Kapolri: Apresiasi Kenegaraan dan Legitimasi Sosial Berbasis Kinerja dan Data

Otonominews
Presiden Prabowo Siapkan Bintang Mahaputra untuk Kapolri: Apresiasi Kenegaraan dan Legitimasi Sosial Berbasis Kinerja dan Data
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
120x600
a

Panggung Presiden 13 Februari dan Dimensi Kenegaraan.

Empat hari setelah Rakernas, Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan di Palmerah menyampaikan bahwa Kapolri layak mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi dan menyebut Bintang Mahaputera sebagai bentuk apresiasi yang pantas.

Pernyataan tersebut memberi dimensi kenegaraan terhadap evaluasi yang sebelumnya muncul dalam forum Rakernas.

Menanggapi hal itu, Haidar Alwi menyampaikan kepada penulis bahwa rencana Bintang Mahaputera dapat dibaca sebagai pengakuan strategis negara terhadap peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung agenda prioritas pemerintahan.

Baca Juga :  Sandri Rumanama Paparkan Analisis Kinerja Polri 2025: Polri Presisi Terbukti Nyata

“Stabilitas keamanan adalah fondasi dari seluruh kebijakan kesejahteraan. Tanpa rasa aman, program sosial dan ekonomi tidak memiliki ruang tumbuh. Karena itu, kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas memiliki nilai strategis bagi negara,” ujarnya.

Dalam pandangan yang disampaikan kepada penulis, menurut Haidar Alwi, Presiden tidak hanya membaca peran Polri dalam dimensi keamanan klasik, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan implementasi program nasional.

Pertemuan Legitimasi Sosial dan Negara.

Jika Rakernas merepresentasikan pembacaan berbasis data, maka pernyataan Presiden merepresentasikan pengakuan kenegaraan. Keduanya muncul dari ruang yang berbeda, tetapi memperlihatkan arah penilaian yang sejalan.

Baca Juga :  Desakan KRP Batalkan Perpol Gagal Total dengan Kebijakan Prabowo Terbitkan PP

Menurut Haidar Alwi, keselarasan tersebut menunjukkan adanya pertemuan antara legitimasi sosial dan legitimasi negara.

“Ketika legitimasi sosial dan legitimasi negara berada dalam satu garis, maka yang menguat bukan hanya figur, tetapi institusi. Institusi yang dipercaya publik dan diakui negara adalah fondasi stabilitas jangka panjang.”

Dari sudut pandang penulis, rangkaian peristiwa 9 dan 13 Februari 2026 memperlihatkan bagaimana evaluasi berbasis data dan apresiasi kenegaraan dapat saling melengkapi dalam membentuk narasi legitimasi institusional.

Baca Juga :  Kepercayaan Rakyat pada Polri Mencapai 76,2 Persen, Bukti Reformasi Polri Sudah Efektif

Awal Februari 2026 pun menjadi fase penting dalam penguatan persepsi publik terhadap kepemimpinan Kapolri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Klik bintang 5 untuk rating!

Rating rata-rata 0 / 5. Vote count: 0

Ikuti terus update berita Otonominews di Feed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *