JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Harmoni Muslim Indonesia (HMN) mendukung penuh agar Polri tetap di bawah Presiden secara langsung, sekaligus menolak tegas usulan yang ingin menggeser Polri ke Kementerian.
“Usulan penempatan kedudukan Polri di bawah kementerian hanya akan mengkerdilkan Polri sebagai alat negara dalam Hartamtobmas, pengakuan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Dodo Baidlowi, Co. Founder Harmoni Muslim Nusantara, Dodo Baidlowi kepada awak media di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Pernyataan Dodo Baidlowi ini disampaikan setelah adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Polri. Dalam RDP itu. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan penolakan terhadap usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian dan bukan langsung kepada Presiden.
Menurut Dodo, pernyataan Kapolri Jenderal Sigit patut diapresiasi dan didukung, karena kedudukan Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan amanat reformasi tahun 1998.
“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atas pernyataannya yang tegas dan penuh integritas dalam menyikapi wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian,” tegas Dodo.
Dodo juga sangat mengapresiasi sikap dan cara pandang Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang menolak gagasan tersebut, bahkan dengan ungkapan simbolik bahwa lebih memilih menjadi petani daripada harus menjabat sebagai “menteri kepolisian”.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
