JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Pembentukan Satgas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) oleh Kepolisian dinilai sangat strategis dalam menjaga kedaulatan fiskal Indonesia.
“Langkah Polri ini sangat tepat, strategis, dan dibutuhkan bangsa yang tengah berjuang membangun fondasi fiskal yang kuat, mandiri, dan berkeadilan,” kata pendiri Haidar Alwi Institute, Ir. Haidar Alwi di Jakarta, Rabu (18/9/2025).
Haidar menyampaikan apresiasi mendalam atas kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara resmi membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara pada 16 Juni 2025.
Menurut Haidar Alwi, langkah ini adalah manuver tepat, strategis, dan sangat dibutuhkan oleh bangsa yang tengah berjuang membangun fondasi fiskal yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.
Ia menilai, Satgassus ini bukan hanya sekadar upaya administratif dari institusi kepolisian, tetapi merupakan ikhtiar moral negara dalam membenahi kebocoran struktural yang selama ini merusak sendi penerimaan nasional.
“Negara ini terlalu sering hadir dengan tangan keras untuk urusan politik, tapi kerap absen saat harus menambal lubang fiskal yang diciptakan oleh sistem yang lemah. Kini Polri menunjukkan keberanian yang jarang: masuk ke sektor yang sunyi, tapi sangat menentukan,” ujarnya.
Kepemimpinan Tegas dan Kerangka Hukum yang Solid.
Dari sisi hukum, pembentukan Satgassus berada dalam jalur konstitusional. Kapolri memiliki wewenang untuk membentuk satuan tugas berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf b dan i. Yang penting bukan hanya dasar hukumnya, melainkan tujuan dan transparansinya.
Menurut Haidar Alwi, penunjukan Herry Muryanto sebagai kepala Satgassus dan Novel Baswedan sebagai wakil adalah sinyal bahwa satgas ini dibentuk dengan serius, bukan sebagai alat politik, melainkan sebagai instrumen perbaikan sistemik.
Ia menegaskan, “Satgassus ini bukan untuk menyaingi lembaga lain, tapi untuk mengisi kekosongan yang selama ini hanya diperdebatkan tanpa tindakan. Selama tetap akuntabel, tidak ada alasan publik untuk meragukannya.”
Namun ia juga memberikan catatan: keberanian membentuk struktur harus dibarengi dengan disiplin moral dan kesediaan untuk dievaluasi publik. Satgassus harus membuka diri terhadap audit, laporan periodik, dan kontrol masyarakat sipil agar tidak menjelma menjadi kekuasaan tak tersentuh.
Potensi Kerugian Triliunan Rupiah: Luka Fiskal yang Perlu Diobati.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
