Bupati menambahkan, kebijakan APBD 2026 difokuskan pada empat arah utama, yaitu:
1. Penguatan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan potensi sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM.
2. Efisiensi Belanja Daerah, dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.
3. Pemanfaatan Dana Transfer Secara Tepat Sasaran untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan strategis.
4. Inovasi Pembiayaan dan Kerja Sama yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas.
Jon Firman Pandu juga menegaskan bahwa postur anggaran yang akan dibahas bersama DPRD disusun secara realistis, dengan prinsip efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
“Saya berharap forum pembahasan antara Banggar dan TAPD ini dapat berlangsung secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Solok,” tutupnya.
Dengan dimulainya pembahasan Ranperda APBD 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi terhadap tantangan fiskal nasional, sembari menjaga keberlanjutan pembangunan daerah melalui efisiensi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.(Ridwan/*)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
