Haidar Alwi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan BUMN tambang dalam membangun fasilitas riset dan pemurnian REE di dalam negeri. Menurutnya, kemandirian teknologi menjadi syarat mutlak agar Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain.
“Kita tidak boleh lagi mengukur kemakmuran nasional dari banyaknya hasil tambang yang dijual, tetapi dari kemampuan bangsa ini menguasai teknologi untuk mengelolanya. Di situlah letak kedaulatan sejati, bukan hanya menggali tetapi juga memahami.” tegas Haidar Alwi.
Langkah Presiden Prabowo Subianto menertibkan enam perusahaan tambang ilegal di Bangka Belitung menjadi bukti bahwa negara kini bergerak dari wacana menuju tindakan nyata. Dalam pandangan Haidar Alwi, kebijakan tersebut bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari reformasi struktural ekonomi tambang.
Haidar Alwi menyebut langkah ini sebagai lahirnya “jalur mineral” atau mineral road, babak baru yang menggantikan era spice road (jalur rempah), di mana kekayaan bangsa kini ditentukan oleh penguasaan mineral berteknologi tinggi.
“Presiden Prabowo memahami bahwa sumber kekuatan masa depan bukan lagi minyak atau gas, melainkan unsur tanah jarang yang menjadi pondasi seluruh sistem teknologi modern. Dan ketika beliau menertibkan tambang ilegal itu, sesungguhnya beliau sedang menegakkan kembali kedaulatan ilmu dan ekonomi bangsa,” tegas Haidar Alwi.
Jalan Baru di Bawah Kepemimpinan Prabowo Subianto.
Haidar Alwi memandang penyitaan tambang ilegal dan penertiban enam smelter tersebut sebagai langkah monumental yang menandai kebangkitan kesadaran nasional terhadap pentingnya REE.
Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi rakyat melalui koperasi tambang rakyat berteknologi bersih.
Koperasi semacam itu akan menjadi jembatan antara masyarakat dan industri besar, agar kekayaan bumi tidak lagi dikuasai oleh segelintir pihak.
“Kedaulatan mineral bukan hanya tentang siapa yang memiliki tambang, tetapi tentang siapa yang memahami dan menjaga nilai tambahnya. Bila rakyat ikut memahami nilai ilmiah dari tanah yang mereka pijak, maka tidak ada lagi kekayaan bangsa yang keluar tanpa perhitungan,” ujar Haidar Alwi.
Haidar Alwi mendorong pemerintah segera membangun bank data nasional mineral strategis yang terintegrasi lintas lembaga.
Dengan sistem digitalisasi dan audit berlapis, setiap ton mineral dapat dilacak asal-usul, nilai, serta tujuannya. Transparansi ini menjadi kunci agar negara benar-benar memegang kendali penuh atas sumber daya alamnya sendiri.
Haidar Alwi juga menegaskan pentingnya dimensi moral dalam setiap kebijakan tambang. Ia menilai kekayaan mineral adalah amanah Tuhan untuk dijaga dan digunakan bagi kemaslahatan rakyat.
“Kita tidak boleh lagi membiarkan rakyat miskin di atas tanah yang kaya. Tambang harus menjadi ruang pembelajaran bagi ilmu dan kesejahteraan, bukan sumber penderitaan bagi masyarakat,” ujar Haidar Alwi.
Menurutnya, langkah Presiden Prabowo merupakan fondasi penting bagi arah baru pembangunan ekonomi nasional berbasis mineral.
Ia menilai tindakan tegas itu bukan sekadar penyitaan, tetapi tanda dimulainya era kesadaran baru: era ketika bangsa Indonesia berani menghitung, menjaga, dan mengelola kekayaannya sendiri dengan teknologi dan nurani.
“Negara kuat bukan karena tambangnya banyak, tetapi karena rakyatnya berani menjaga yang tersisa dengan ilmu dan tanggung jawab,” pungkas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
