Transparansi dalam komunikasi publik menjadi kunci untuk melawan framing. Setiap kejadian harus dijelaskan dengan jujur dan faktual, agar masyarakat tidak mudah diseret ke dalam lingkaran opini jahat. Perbaikan internal juga harus dijalankan secara nyata, terutama dalam prosedur pengamanan aksi massa dan peningkatan profesionalisme anggota.
Selain itu, Polri harus membangun jaringan sosial-politik yang sehat dengan masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, dan komunitas. Dengan dukungan sosial yang kuat, upaya delegitimasi akan sulit berkembang menjadi narasi dominan.
Di sisi kepemimpinan, Kapolri dan jajaran harus tampil dengan integritas: tegas, rendah hati, dan berani bertanggung jawab. Figur yang kuat akan memperkuat wibawa institusi di tengah krisis.
Polri juga harus menyiapkan daya tahan institusional terhadap guncangan politik. Intelijen yang kuat, sistem deteksi dini terhadap rekayasa isu, serta fondasi etika dan profesionalisme yang kokoh akan membuat Polri tidak mudah diprovokasi atau dimanfaatkan.
Dengan langkah-langkah ini, Polri tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat serta mengokohkannya sebagai pilar stabilitas negara.
Kerusuhan Agustus jelas menyimpan luka, tetapi juga membawa pelajaran penting: bahwa opini publik bisa digiring, tragedi bisa dipelintir, dan institusi vital bisa dijadikan sasaran tumbal.
Hanya dengan memperkuat legitimasi internal, membangun komunikasi terbuka dengan rakyat, serta menjaga profesionalisme di atas tekanan politik, Polri bisa keluar dari jebakan itu.
Jika berhasil, tragedi yang dirancang untuk menjatuhkan justru akan menjadi momentum untuk memperkuat fondasi Polri sebagai penjaga hukum, pengayom masyarakat, dan benteng stabilitas bangsa.
Jakarta, 1 Oktober 2025
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
