Oleh: Ir. R Haidar Alwi, MT. (Pemerhati Bangsa/Pendiri Haidar Alwi Institute)
KERUSUHAN yang terjadi pada Agustus lalu menyisakan ironi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pemicunya jelas: DPR naik gaji dan berjoget-joget hingga viral. Rakyat kemudian protes tapi ditanggapi DPR dengan pernyataan dan sikap yang kontroversial.
Kemarahan rakyat tak terbendung lagi. Suara ketidakpuasan yang sebelumnya disampaikan dengan wajar di ruang demokrasi berubah menjadi kerusuhan yang menelan korban jiwa.
Alih-alih DPR ikut bertanggung jawab, sorotan publik justru bergeser sepenuhnya ke Polri. Muncul tuntutan ganti Kapolri dan institusi Polri harus direformasi. Seakan-akan aparatlah yang menjadi biang dari seluruh peristiwa. Sedangkan DPR sebagai pemicu justru tak tersentuh.
Fenomena ini menyingkap pola yang lebih dalam. Kerusuhan Agustus tidak murni lahir dari ledakan kemarahan spontan rakyat, melainkan bagian dari skenario politik yang lebih luas. Narasi yang seharusnya menghantam DPR tiba-tiba diarahkan untuk menjatuhkan Polri.
Tragedi tewasnya pengemudi ojol dijadikan katalis yang dipelintir menjadi senjata, sehingga framing publik diarahkan untuk menyalahkan aparat. Polri dipaksa duduk di kursi Terdakwa, padahal pemicu keresahan sejak awal tidak berada di tangan mereka.
Perguliran isu ini melibatkan aktor politik dengan kepentingan berlapis. Sebagian elit diduga sengaja mengalihkan kemarahan rakyat agar legitimasi mereka tidak hancur. Oposisi politik memanfaatkan momentum untuk mengguncang stabilitas pemerintahan dengan menargetkan institusi keamanan negara.
Bahkan kelompok kepentingan ekonomi yang terganggu oleh ketegasan Polri dalam menindak kejahatan terorganisir mungkin ikut bermain, berharap Polri yang dilemahkan akan membuka kembali ruang bagi bisnis ilegal mereka. Semua kepentingan ini bertemu dalam satu titik: menjadikan Polri sebagai sasaran tumbal.
Jika skenario melemahkan Polri berhasil, konsekuensinya akan sangat serius. Runtuhnya legitimasi Polri akan menciptakan kekosongan otoritas dalam bidang keamanan. Kepercayaan masyarakat yang hancur akan mendorong meningkatnya tindakan main hakim sendiri, konflik horizontal, hingga kriminalitas yang sulit dikendalikan.
Pemerintah pun akan kehilangan instrumen penting untuk menjaga stabilitas, membuka celah bagi oposisi maupun kekuatan asing untuk menekan negara. Lebih jauh lagi, menjatuhkan Polri melalui tekanan massa akan menciptakan preseden berbahaya: bahwa institusi vital negara dapat digulingkan dengan memanfaatkan tragedi dan manipulasi opini publik.
Namun, tragedi Agustus juga bisa menjadi momentum kebangkitan Polri. Agar tidak terjebak dalam pusaran delegitimasi, Polri harus memperkuat diri di dua sisi sekaligus: internal dan eksternal.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
