“Keamanan distribusi kebutuhan pokok adalah syarat ekonomi sehat, dan Polri hadir untuk menjaganya,” kata Haidar Alwi.
Di pasar tradisional, kehadiran aparat memastikan harga tetap stabil. Bagi pelaku UMKM, pendampingan polisi membantu mereka terhindar dari praktik curang
Semua ini membuktikan bahwa wajah Polri sesungguhnya hadir langsung di tengah masyarakat.
Pada saat yang sama, Polri memperlihatkan komitmen pada kebebasan pers. Kerja sama dengan Dewan Pers memastikan jurnalis terlindungi.
Media center Polri yang terbuka 24 jam menjadi sarana transparansi, sementara pelatihan literasi digital bagi wartawan daerah memperkuat daya tahan terhadap hoaks.
“Keterbukaan adalah strategi legitimasi, bukan kelemahan,” tegas Haidar Alwi.
Kerja di bidang ekonomi dan publik ini jelas memperlihatkan peran Polri yang luas. Namun semua capaian itu tidak bisa dilepaskan dari dasar hukum yang meneguhkan posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan.
Landasan Konstitusi dan Refleksi Bangsa.
Pasal 30 UUD 1945 menegaskan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat.
Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Dengan kerangka itu, tudingan bahwa Kapolri berseberangan dengan Presiden jelas keliru.
“Hubungan Presiden dan Kapolri adalah kemitraan strategis. Mengadu keduanya sama saja mengganggu stabilitas nasional,” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menambahkan, Polri adalah wajah negara di mata rakyat. Ketika Polri bekerja dengan adil, rakyat percaya pada hukum. Namun bila Polri dilemahkan oleh wacana politik semu, fondasi bangsa ikut terguncang.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Presisi telah membuktikan Polri bisa modern, humanis, dan transparan. Fakta ini jangan dikaburkan oleh riuh politik. Pegang data, rasakan dampaknya, dan dukung yang bekerja,” pungkas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
