Tadi pagi, sembari bersantai di trotoar jalanan car free day, istri saya bertanya disertai senyum tak lazim: “Masih ingat ndak 29 tahun lalu, waktu ada keluarga saya yang meragukan apakah kak Iqbal benar-benar lulusan UGM?”
Saya jawab dengan tersenyum. Ingatan itu masih terasa segar. Dan jujur, cukup menentukan arah hidup saya.
Waktu itu, kami dalam proses menuju pernikahan. Namun, di balik niat baik dan cinta yang tulus, terselip kabar miring bahwa saya, calon suami yang katanya “lulusan UGM”, belum tentu benar-benar lulusan UGM. Sebuah gosip kecil, tetapi cukup mengusik.
Saya tidak membantah dengan kata-kata apalagi emosi. Tapi juga tidak berdiam diri apalagi berpura-pura bloon. Cinta butuh fakta. Saya tempuh solusi sederhana: ijazah asli UGM saya taruh di jok belakang mobil. Esoknya, seorang anggota keluarga calon istri saya melihat ijazah itu. Hanya itu. Fakta kukuhkan cinta. Dan gosip itu pun menguap begitu saja. Tanpa atraksi, tanpa somasi.
Sekarang, saat mengenang peristiwa itu, terbersit tanya dalam hati: mengapa selembar kertas—yang dalam bahasa hukum disebut dokumen resmi, dan dalam bahasa administrasi disebut ijazah—bisa memiliki kekuatan sedemikian besar? Apa yang sesungguhnya dimeteraikan oleh selembar ijazah?
NILAI DI BALIK IJAZAH UGM
Ijazah bukan hasil sulap, cetakan dadakan, ataupun warisan turun-temurun. Bagi sebagian orang, mungkin ijazah adalah rutinitas administratif: datang kuliah, ikut ujian, lalu lulus. Tapi bagi saya, selembar ijazah UGM itu menyimpan cerita panjang tentang perjuangan, cucuran air mata, dan tanggung jawab keluarga.
Saya sulung dari sepuluh bersaudara, tumbuh dalam keluarga guru. Ayah guru IPA, ibu guru Pendidikan Agama Islam. Gaji beliau cukup untuk hidup sederhana, tapi tidak cukup untuk menyekolahkan sepuluh anak hingga perguruan tinggi tanpa strategi.
Ketika saya diterima di Fisika UGM, itu bukan sekadar pencapaian pribadi. Itu amanah. Selama kuliah, saya mengajar les privat dan kelas-kelas informal, kadang di luar Yogya hingga larut malam, demi menambah uang makan dan ongkos buku. Saya berjuang menyelesaikan tugas-tugas kuliah, sembari membantu orangtua agar adik-adik saya juga tetap bisa sekolah. Tersisa skripsi, tahun 1990 saya putuskan tinggalkan kampus untuk total bantu orangtua, dan baru kembali lagi awal 1995.
Statistik saat itu menunjukkan hanya sekitar 10-15% mahasiswa di Indonesia yang berasal dari keluarga guru atau petani—golongan yang umumnya berada dalam tekanan ekonomi. Artinya, peluang saya untuk bisa kuliah dan lulus dengan baik sangat kecil jika tanpa perjuangan ekstra. Tetapi karena keyakinan bahwa ilmu adalah amanah, saya jalani semuanya. Bahasa gampangnya: tidak ada fajar tanpa belajar, tidak ada libur tanpa lembur.
Ketika akhirnya saya lulus dan menerima ijazah UGM, saya tahu bahwa saya tidak sedang memegang selembar kertas. Saya sedang menggenggam sebuah simbol kepercayaan dari keluarga, dari orang tua yang selalu bangun lebih awal untuk mendidik kami dan anak orang lain, dan dari adik-adik saya yang diam-diam menaruh harapan pada kakak sulung mereka.
Karena tahu beratnya perjalanan itu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa dengan enteng memalsukan ijazah. Itu bukan hanya kejahatan administratif. Itu adalah penghinaan terhadap setiap peluh yang menetes dari anak-anak bangsa, dari keluarga guru, dari mereka yang bertahan hidup sambil belajar.
Ijazah UGM saya sudah berusia tiga dekade lebih. Tapi nilainya tak pernah usang. Karena ia bukan hanya milik saya. Ia adalah simbol dari selaksa cerita tentang bagaimana ilmu diraih dengan jujur, hidup dijalani dengan perjuangan, dan integritas dijaga sebagai bentuk pengabdian.
MAKNA IJAZAH DI NEGARA MAJU
Di banyak negara maju, integritas akademik dijaga sekuat sistem keuangan atau konstitusi kenegaraan. Karena mereka tahu bahwa tanpa pondasi kepercayaan pada otentisitas gelar, seluruh struktur sosial bisa runtuh secara perlahan dan tanpa terasa (Stephens, The Moral Weight of Academic Credentials, 2020).
Untuk menengok makna sosial-intelektual ijazah di negara maju, saya pilih beberapa diantaranya dimana saya pernah berdiskusi soal bagaimana dunia memandang pendidikan.
Di Jerman, Zeugnis atau sertifikat kelulusan adalah dokumen resmi yang tidak bisa dipalsukan tanpa risiko hukum berat. Negara ini memiliki sistem ZAB (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) yang memverifikasi semua gelar asing, dan universitas Jerman sangat berhati-hati dalam mengeluarkan gelar dan transkrip (DAAD, Higher Education Compass, 2022).
Masyarakat Jerman memandang gelar akademik sebagai jaminan kompetensi profesional. Anda tidak bisa bekerja sebagai insinyur tanpa Diplom-Ingenieur atau gelar teknik setara. Ketika seorang pejabat politik atau dosen universitas ketahuan memalsukan atau memanipulasi karya akademiknya, maka keharusan etis mewajibkannya mengundurkan diri (Schmidt, Ethics and Public Scandal in German Academia, 2019).
Di Inggris, setiap gelar yang dikeluarkan oleh universitas terdaftar bisa diverifikasi melalui HEDD (Higher Education Degree Datacheck). Sistem ini menjadi andalan HRD dan lembaga-lembaga negara untuk memeriksa validitas ijazah (UK NARIC 2021). Bahkan CV palsu yang mencantumkan universitas fiktif bisa dengan mudah terbongkar melalui layanan daring publik ini.
Lebih dari itu, sistem akademik di Inggris menekankan public trust: bahwa gelar adalah komitmen kepada masyarakat. Maka mereka yang memalsukan gelar bisa menghadapi sanksi pidana, blacklist profesional, hingga kehilangan hak mengajar seumur hidup (Anderson & Bolton, Trust and Ethics in Higher Education Credentials, 2017).
Di Jepang, isu pemalsuan ijazah atau plagiat adalah aib sosial yang serius. Ada kasus di mana pejabat tinggi atau ilmuwan Jepang mundur dengan permintaan maaf publik hanya karena ditemukan kesalahan dalam metodologi atau kutipan referensi akademik (Yamamoto, Academic Shame and Public Responsibility, 2015).
Budaya giri (kewajiban moral) dan haji (rasa malu) menjadi filter etik yang kuat, jauh sebelum hukum turun tangan.
Dalam masyarakat Jepang yang sangat menghormati pendidikan, ijazah adalah bentuk janji diam kepada bangsa: bahwa seseorang akan menggunakan ilmunya untuk kemaslahatan, bukan sekadar untuk karier.
Di Amerika Serikat, pemalsuan ijazah termasuk dalam fraud (penipuan) dan dapat dipidana. Universitas memiliki Registrar’s Office yang khusus menangani otentifikasi dokumen, dan sistem nasional seperti National Student Clearinghouse mendukung proses ini (Kreuter, Verifying Academic Credentials in the Age of Fraud, 2020). Dunia kerja pun sangat selektif, terutama di sektor kesehatan, hukum, dan teknologi.
Yang lebih menarik lagi adalah budaya academic honor code—kode etik yang ditandatangani mahasiswa saat masuk universitas. Pelanggaran seperti plagiarisme, pemalsuan data, atau kerja sama tidak sah dalam ujian, dapat membuat mahasiswa dikeluarkan secara permanen. Artinya, ijazah bukanlah hak, melainkan anugerah berbasis tanggung jawab (Lukianoff & Haidt, The Coddling of the American Mind, 2018).
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
