Dia menegaskan, arahan dari Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo sangat jelas dalam mendorong peran aktif Kemendagri mendukung LAN dan memperluas cakupan pengukuran IKK, khususnya di daerah. “Kami juga mengapresiasi pembentukan Board Member IKK sebagai penilai akhir dalam proses ini. Pak Kaban akan terlibat langsung sebagai anggota board untuk memastikan pengukuran IKK berjalan objektif dan menyeluruh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Noudy menyoroti pentingnya mekanisme pemilihan kebijakan yang diikutsertakan dalam pengukuran. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diajukan bukan hanya yang dianggap unggulan, tetapi juga mencerminkan tantangan dan isu nyata di lapangan.
“IKK harus menjadi alat koreksi yang konstruktif. Banyak kebijakan di daerah yang tumpang tindih atau belum selaras dengan kebutuhan masyarakat. Maka IKK harus mampu memotret itu,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Noudy juga menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui kebijakan yang terukur, berbasis bukti, dan berpihak pada masyarakat. Dengan peningkatan partisipasi daerah dalam IKK, diharapkan kualitas kebijakan publik di Indonesia semakin meningkat dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
