“Kami mendengar adanya pejabat atau calon pejabat yang diduga membayar sejumlah oknum pengurus partai politik agar direkomendasikan menjadi Direktur atau Komisaris. Ini jelas menciderai cita-cita reformasi,” kata aktivis yang akrab disapa Jojo ini.
Sedangkan terkait dugaan penyelahgunaan kewenangan di lingkungan Holding BUMN Pupuk Indonesia, Jojo menyoroti adanya dugaan Penunggakan pembayaran kepada anak atau cucu perusahaan BUMN tersebut.
Penunggukan tersebut diduga dimelibatkan DR, anak dari pejabat tinggi di Holding BUMN Pupuk Indonesia. DR diduga aktif menginisiasi bisnis di lingkungan Pupuk Indonesia.
Yang bersangkutan diduga mendapatkan akses bisnis karena direkomendasikan langsung oleh ayahnya yang menjabat sebagai direktur di holding.
“Kasus ini sedang kami dalami. Jika data lengkap, kami akan membuat laporan resmi ke KPK dan juga menyampaikan laporan terbuka kepada publik melalui media,” ujar Jojo.
Dalam keterangan tertulisnya KAMAKSI juga meminta perhatian perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto serta Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengawasi dugaan penyimpangan tersebut di lingkungan BUMN.
“Kami berharap reformasi tidak keluar dari relnya. Saatnya kita kembali ke semangat awal: bersih, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” pungkas Jojo.[zul]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
