JAKARTA, OTONOMINEWS.ID — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina, meminta pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) nasional yang jelas dan terukur terkait rencana pemangkasan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Permintaan tersebut disampaikan Nevi menanggapi rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan merampingkan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 entitas, termasuk anak dan cucu perusahaan, menjadi sekitar 300. Rencana itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
Nevi menegaskan, restrukturisasi BUMN harus dilakukan secara transparan, bertahap, dan berbasis kebutuhan negara serta pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) yang jelas, mulai dari efisiensi, profitabilitas, hingga kualitas layanan publik.
“Roadmap restrukturisasi BUMN harus disusun secara komprehensif, mencakup batasan waktu merger, konsolidasi, dan akuisisi, serta dilandasi kajian kelayakan yang kuat,” kata Nevi, Sabtu (24/1/2026).
Selain aspek kelembagaan, Nevi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja BUMN yang terdampak restrukturisasi. Ia mendorong pemerintah menyiapkan skema perlindungan pekerja, termasuk program peningkatan kompetensi (reskilling), penempatan ulang (redeployment), dan pemberian kompensasi yang adil.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
