“Restrukturisasi akan berdampak pada perubahan core business. Negara harus memastikan para pekerja tidak dirugikan dan tetap memiliki kepastian masa depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nevi mengingatkan agar restrukturisasi tidak mengganggu fungsi pelayanan publik, khususnya pada BUMN yang bergerak di sektor strategis. Ia menegaskan, kebijakan ini tidak boleh mengarah pada privatisasi yang berpotensi melemahkan kontrol negara.
“BUMN sektor strategis harus tetap menjalankan mandat pelayanan publik dan tidak membuka ruang hilangnya kendali negara,” tegasnya.
Nevi juga mendorong penguatan tata kelola perusahaan dalam proses restrukturisasi tersebut. Menurutnya, penerapan good corporate governance, transparansi laporan keuangan, serta seleksi direksi dan komisaris berbasis merit harus menjadi prasyarat utama.
“Perlu dilakukan audit independen sebelum merger, konsolidasi, maupun akuisisi. Fraksi PKS akan melakukan pengawasan intensif selama masa transisi agar kepentingan nasional tetap terjaga,” pungkas Nevi.(Ridwan/*)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
