“Kita juga meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar untuk menyiapkan rest area yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di jalur ini nantinya. Kita ingin masyarakat sekitar merasakan manfaat dari proyek ini. UMKM bisa berkembang, dan ekonomi lebih bergerak,” katanya lagi.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, bahwa Pemprov telah membentuk tim percepatan untuk memastikan kelancaran dalam setiap tahapan dalam pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik. Ia juga menyebutkan, bahwa pengukuran lahan seluas 11,1 hektare oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah hampir dirampungkan
“Kita sudah koordinasi dengan BPN terkait dengan pembebasan lahan. Surat ke kementerian juga sedang disiapkan, begitu pun ke DPR RI, agar sama-sama kita mendorong percepatan pembangunan Fly Over ini,” ucap Gubernur Mahyeldi.
Di waktu bersamaan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa keberadaan Fly Over Sitinjau Lauik bukan hanya penting untuk keselamatan masyarakat dalam berkendaraan, tetapi juga sangat penting untuk lebih menggerakkan roda perekonomian di Ranah Minang.
“Ini bukti nyata komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan di Sumbar. Kita targetkan tahap pertama selesai 2027, lalu dilanjutkan tahap kedua sampai 2029. Kami di DPR siap untuk mengawal secara penuh,” tegas Andre. (Rds/cen)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
