“Bupati dan Wali Kota bersama Pemprov kita minta menyukseskan program yang luar biasa ini. Upaya kolaboratif kita sangat penting dalam hal ini. Dan ingat, pelaksanaan Sekolah Rakyat harus bebas dari perploncoan dan KKN,” ucapnya.
Lebih jauh, di sela dialog dengan Pilar-Pilar Sosial di Sumbar, Mensos menyampaikan empat arahan utama. Pertama, agar seluruh jajaran di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial bekerja lebih disiplin, dengan mempertimbangkan output dan outcome yang jelas bagi kepentingan masyarakat.
Kedua, seluruh pemangku kepentingan diminta saling berkoordinasi sebaik mungkin. Ketiga, membangun komunikasi dari hati ke hati dengan para penerima manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, agar bahu membahu menyukseskan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden RI.
“Keempat arahan ini agar menjadi perhatian khusus, terutama oleh Pemda melalui Dinas Sosial dan para Pilar Sosial yang ada di Sumbar,” ujarnya, menutup kegiatan yang juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade dan Lisda Hendrajoni, seluruh Kepala Dinas Sosial di Sumbar beserta jajaran, serta Pilar-Pilar Sosial seperti TKSK, PSM, Tagana, Pendamping PKH, Karang Taruna, dan lain sebagainya. (Rds/**)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
