“Apakah ini dilakukan di seluruh daerah yang melakukan PSU atau hanya menargetkan Tasikmalaya, Kemendagri harus memberikan penjelasan,” kata Deddy.
“Sebagai Ketua DPP PDIP dan anggota Komisi II DPR RI, saya mendapat informasi bahwa besar kemungkinan tim Kemendagri itu sedang ‘on mission’” ujarnya.
Hal ini disebutkan menjadi perhatian pihaknya mengingat perlakuan Kemendagri sangat berbeda dibanding saat pemilu dan pilkada 2024 yang lalu. Kata Deddy, saat itu Kemendagri tidak pernah menurunkan tim meskipun banyak laporan masyarakat; bahkan gugatan anggota Komisi II dalam rapat-rapat di DPR dengan Kemendagri.
“Sebagaimana diketahui kemenangan calon Bupati perahana yang diusung PDI Perjuangan dibatalkan di MK dan diminta mengganti Cagub dan melakukan PSU.”
“Oleh karena itu, kami berharap agar Kemendagri tidak melakukan cawe-cawe di Tasikmalaya dan PSU manapun. Silakan melakukan audit setelah PSU diakukan, jangan melakukan langkah-langkah yang bisa mempengaruhi hasil PSU,” tutup Deddy.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
