BANTEN.OTONOMINEWS.ID – Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Banten tahun 2025 telah sukses diselenggarakan beberapa waktu lalu. Acara yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Banten, Andra Soni, dan dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (11/3/2025), hadir sebagai narasumber pada rapat ini antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Banten, Asisten Deputi Pengembangan Usaha BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Keuangan Daerah. Para bupati dan pejabat pemerintah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten turut hadir untuk membahas langkah strategis dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi momen penting bagi para kepala daerah yang baru dilantik untuk menunjukkan komitmennya terhadap pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah. Pada pembukaan, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa rapat ini adalah yang pertama sejak ia dilantik sebagai Gubernur Banten periode 2025-2029. Ia berkomitmen untuk aktif dalam upaya pengendalian inflasi guna memastikan stabilitas ekonomi di wilayahnya, dengan target inflasi berada pada kisaran 2,5% ± 1% sesuai sasaran pemerintah pusat.
Sementara pemaparan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, disampaikan bahwa tingkat inflasi di Banten tercatat cukup rendah, yakni 0,66%, dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 0,76% per Februari 2025. Capaian ini didukung oleh kebijakan pemerintah terkait diskon tarif listrik pada Januari dan Februari 2025, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
Sementara itu, dalam sesi diskusi, disoroti pula tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Banten. Dari total populasi provinsi yang mencapai 12,6 juta jiwa, hanya sekitar 290 ribu orang yang berprofesi di bidang pertanian. Hal ini diperparah dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman serta berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah guna mempertahankan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
