Surakarta, otonominews.com | Dalam seminar Nasional “Budaya, Birokrasi, dan Masa Depan Tata Kelola Nasional” yang diselenggarakan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) di FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin (09/02/2026), Surakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, menekankan digitalisasi dan kolaborasi lintas instansi perlu diperkuat untuk menurunkan angka _Incremental Capital Output Ratio_ (ICOR) Indonesia.
Angka ICOR sendiri merupakan parameter ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah atau negara. Capaian skor ICOR ini akan berdampak pada penghitungan target investasi yang harus dicapai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Adapun skor ICOR Indonesia berada pada angka 6,3 dan masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Oleh karena itu, BKN – KemenPANRB sepakat dan menekankan betapa pentingnya interoperabilitas data nasional, termasuk menghapus ego sektoral antarinstansi sebagai prasyarat utama reformasi birokrasi di era digital.
Terkait itu, Kepala BKN, Prof. Zudan, menjelaskan bahwa skor ICOR ini merupakan gambaran konkret dari inefisiensi. Ia menargetkan penurunan ICOR secara signifikan melalui reformasi sistem pemerintahan berbasis teknologi. “Kalau Indonesia butuh biaya 6 untuk menghasilkan satu barang, India cukup 4,5 dan Singapura 3. Artinya, kita boros. Target kita, ICOR ini bisa turun mendekati tiga melalui pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis digital,” ujar Prof. Zudan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
