Sebagai langkah konkret, Prof. Zudan sebut bahwa BKN telah mendorong penerapan prinsip “Satu Sistem, Satu Data, Satu Produk”. Ia menegaskan bahwa instansi pemerintah tidak lagi perlu membangun sistem kepegawaian sendiri yang justru memboroskan anggaran. “Lebih efisien satu sistem nasional senilai 500 miliar dibandingkan 514 kabupaten/kota membangun sistem masing-masing yang totalnya bisa mencapai 1,5 triliun. Inilah esensi digitalisasi pemerintahan,” jelasnya.
Senada dengan pernyataan Kepala BKN, Menteri Rini menyoroti masih tingginya ICOR Indonesia menjadi indikator bahwa persoalan utama pembangunan nasional terletak pada efektivitas tata kelola dan birokrasi. “ICOR ini menunjukkan bahwa masalah kita bukan semata regulasi, tetapi tata kelola, integritas, dan efektivitas birokrasi. Setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Menteri Rini.
Hal tersebut didukung oleh Ketua Umum IAPA, Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, yang menyatakan bahwa tantangan tersulit bukanlah mengubah struktur, melainkan persoalan kultur atau budaya birokrasi. Ia menegaskan bahwa di era disrupsi, negara tidak bisa lagi berjalan sendirian dan harus melibatkan banyak aktor dari berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
