JAKARTA.OTONOMINEWS.ID – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud memimpin rapat koordinasi secara daring membahas peran Kemendagri dalam pengakselerasian produksi lifting migas di Indonesia beberapa waktu lalu.
Dalam rilisnya yang diterima redaksi, Rabu (3/7/2024), rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kemenko Marvest, Ditjen Migas KESDM, SKK Migas dan Ditjen Keuda tersebut merupakan tindaklanjut dari hasil rapat sebelumnya dengan Menko Marvest.
Dari rapat sebelumnya, secara garis besar, Kemendagri diarahkan untuk mendukung komunikasi dan koordinasi dengan Pemda dalam rangka pembebasan lahan dan mengalokasikan lahan untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan lifting migas.
SKK Migas menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produksi lifting migas yaitu terdapat sembilan lokasi yang terdiri dari tujuh kecamatan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jabar dan dua kecamatan di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulsel yang perlu dilakukan percepatan persetujuan LP2B untuk pengeboran sumur.
Selain itu, perwakilan dari SKK Migas juga menyampaikan bahwa masih terdapat perambahan di lokasi hulu migas dan perambahan kawasan hutan yang izinnya telah dikeluarkan oleh KLHK untuk kegiatan migas.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
