Sukseskan Pilkada Serentak 2024, Ini Arahan Mendagri untuk Dijalankan Pemda-Pemda

Sukseskan Pilkada Serentak 2024, Ini Arahan Mendagri untuk Dijalankan Pemda-Pemda
Mendagri Tito Karnavian saat berbicara dalam Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang berlangsung di di Ballroom Phinisi Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (26/6/2024)/Puspen Kemendagri.
120x600
a

MAKASSAR, OTONOMINEWS.ID – Pemerintah daerah () beserta jajaran terkait lainnya diminta meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah () Serentak 2024.

Permintaan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri () Muhammad dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. 

Dalam Rakor yang berlangsung di di Ballroom Phinisi Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (26/6/2024) tersebut, mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih akan menjadi salah satu indikator suksesnya gelaran Pilkada.

“Karena makin banyak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka yang terpilih itu akan memiliki legitimasi atau dukungan rakyat yang kuat. Kalau partisipasinya rendah, dukungan rakyat akan lemah, pemerintahannya tidak akan kuat, kira-kira seperti itu,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (27/6/2024).

Tidak hanya Pemda, lanjut dia, pihak lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), peserta pemilu, hingga media massa juga didorong untuk melakukan langkah serupa. 

“Unsur berikutnya seperti aparat keamanan hingga tokoh masyarakat juga dipacu untuk mengajak masyarakat berperan aktif menggunakan hak pilih saat Pilkada,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian juga menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Capaian itu tergolong istimewa lantaran sistem pemilihan di Indonesia dilakukan secara voluntary atau sukarela. 

“Ini berbeda dengan negara lainnya di dunia yang menggunakan sistem pemilihan secara mandatory atau bersifat wajib,” ungkap Mendagri Tito Karnavian.

Negara yang menganut sistem pemilihan secara mandatory, tambahnya, akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang enggan menggunakan hak pilih. Sanksi tersebut di antaranya berupa pemberlakuan denda.

Lihat Juga :  Kemendagri Dukung Pelaksanaan Keberlanjutan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2024

“Indonesia adalah salah satu negara yang sukarela masyarakatnya memilih dengan tingkat partisipasi pemilih yang salah satu tertinggi di dunia, dibuktikan dalam pemilu yang kemarin hampir mencapai 80 persen,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Lebih lanjut Mendagri Tito Karnavian mengatakan, tingginya partisipasi pemilih di Indonesia telah dibuktikan dalam Pilkada di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 lalu. Saat itu sebanyak 76 persen penduduk yang memiliki hak pilih tetap menyalurkan suaranya meski di tengah suasana pandemi. 

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *