Kendalikan Harga Beras, Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Irjen Kemendagri Tomsi Tohir.(Foto: Istimewa)
120x600
a

JAKARTA Otonominews.id – Kenaikan harga beras masih terjadi saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 75 persen wilayah di Indonesia masih mengalami kenaikan harga beras. Untuk itu, dalam rangka pengendalian harga beras, Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) agar melakukan operasi pasar.

Hal ini diungkapkan Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Tomsi menyampaikan, berdasarkan data dari Bulog, sebanyak 196 daerah sudah melaksanakan operasi pasar. Dengan demikian masih ada 250 daerah yang belum menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga beras tersebut.

“Penjelasan dari Bulog bahwa stok beras kita di seluruh daerah merata dan cukup. Namun demikian dari laporan mingguan yang kita terima bahwa 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar, jadi kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut,” kata Tomsi

Tomsi meminta kepada pihak Bulog untuk melakukan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. Dia pun menekankan agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan dari staf, tetapi juga melakukan pengecekan kembali ke lapangan.

“Mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar, ini 196 Pemda yang melaksanakan operasi pasar, mulai dari Aceh Singkil sampai dengan Pulau Taliabu. Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup, kemudian harga naik, mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini,” tegasnya.

Tomsi mewanti-wanti seluruh Pemda agar jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali. Selain beras, menurut catatan BPS, berbagai komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga di antaranya cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, hingga minyak goreng. Terhadap hal itu perlu adanya langkah-langkah pengendalian.

Lihat Juga :  Dua Hadiah Untuk Divisi Humas Polri Dari Kapolri

“Bagi teman-teman yang khususnya kepala daerahnya Pj. (Penjabat) ini merupakan peringatan pertama dan kami akan evaluasi sampai tiga kali. Kalau memang berturut-turut tidak ada laporannya berarti teman-teman tidak bekerja di sana,” ungkapnya.

Tomsi berharap, pengawasan terhadap kenaikan harga bahan pokok penting semakin diperkuat. Satgas Pangan di daerah dibantu stakeholders terkait perlu terus berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah pengendalian, mendeteksi kenaikan, dan melakukan tindakan secara langsung, termasuk dengan melakukan gerakan menanam.

“Terutama daerah-daerah yang cabainya pada hari ini sudah pada titik mendekati 100 ribu rupiah bisa dapat mengatasinya dan tidak terus berulang. Di situlah letak kepiawaian teman-teman kepala daerah untuk mengantisipasi dalam hal cabai ini,” tandasnya.

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *