Menurut Arjuna, kebijakan subsidi BBM dan LPG dilakukan berdasarkan pandangan bahwa rakyat Indonesia perlu merasakan manfaat langsung atas kepemilikan sumber daya alam oleh negara. Selain itu, BBM dan LPG merupakan kebutuhan dasar yang harus terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah (miskin). Subsidi BBM dan LPG sangat berpengaruh pada penghasilan nyata rumah tangga baik secara langsung maupun tidak langsung. Harga BBM murah menyebabkan porsi pendapatan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi bisa ditekan.
“Pencabutan subsidi BBM dan LPG bisa menggerus daya beli masyarakat. Dan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sektor yang paling terkena dampak penurunan daya beli itu adalah pelaku UMKM. Bisa banyak UMKM kita yang bakal bangkrut”, tambah Arjuna
Dihapusnya subsidi BBM dan LPG akan berpengaruh pada kenaikan harga BBM dan juga inflasi pangan, semua ini akan berdampak negatif terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang menyerap sebanyak 119,6 juta tenaga kerja di Indonesia. Padahal, sebagian besar pelaku UMKM dan pelaku usaha informal lainnya sangat bergantung pada BBM bersubsidi dalam menjalankan usahanya. Kenaikan harga BBM akan memberikan dampak signifikan terhadap biaya produksi. Sehingga kenaikan harga barang tidak terelakkan.
“Subsidi masih dibutuhkan oleh pelaku UMKM kita. Jika subsidi dihapus, UMKM bisa terpukul, terjepit tidak bisa menjalankan usahanya dengan kompetitif”, ujar Arjuna
Menurut Arjuna, sejak 2014 hingga sekarang upaya menghapus subsidi BBM dan LPG selalu menggunakan narasi yang sama, yaitu tidak tepat sasaran dan dinikmati orang yang mampu dll. Namun tidak ada upaya perbaikan pendataan ataupun pembatasan.
Arjuna menyebut Pertalite digunakan semua kalangan, solar bocor ke industri yang tidak berhak. Kesalahan dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan, solusinya subsidinya dihapus. Ini solusi yang menyengsarakan rakyat, rakyat miskin yang dibebani.
“Jadi jangan salah dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan malah rakyat miskin yang jadi korban. Ini tidak adil,” tutup Arjuna.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
