Selain itu juga diperlukan adanya insentif sebagai salah satu alternatif pendanaan dengan skema EFT sebagaimana telah diimplementasikan oleh BKF Kemenkeu melalui skema TANE (Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi), TAPE (Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi), TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi) dan ALAKE (Alokasi Anggaran Kecamatan/Kelurahan berbasis Ekologi).
“Konsep EFT ini merupakan pemberian insentif dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah dibawahnya melalui penilaian kinerja berdasarkan kinerja terkait Perubahan Iklim,” ungkapnya.
Dalam menyusun konsep Insentif Lingkungan Berbasis Ekologis (EFT Tata Kelola Lingkungan), perlu dilakukan kajian untuk merumuskan indikator kinerja tatakelola lingkungan berdasarkan scoring sebagai dasar pemberian insentif, baik untuk sektor lingkungan hidup maupun sektor terkait lainnya (energi, perhubungan, pertanian, kehutanan dll).
“Sedangkan untuk skema transfer dan pendanaan lingkungan sebagai penyaluran insentif fiskal diperlukan kajian yang berbeda,” sambungnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
