Sementara itu, BTN menghasilkan DPK sebesar Rp437,40 triliun, namun hanya menyalurkan kredit sebesar Rp400,58 triliun. Sehingga, angka LDR tercatat sebesar 91,6 persen, atau turun 2,21 poin persen dibanding 2024 yang sebesar 93,46 persen.
Sebenarnya BRI mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi secara lebih baik. Angka LDR BRI naik dari 88,85 persen pada 2024 menjadi 91,40 persen pada 2025, atau naik 2,55 poin persen. Penyaluran kredit pada 2025 tercatat sebesar Rp1.521,48 triliun, naik sebesar Rp166,8 triliun atau 12,3 persen dibanding 2024 yang sebesar Rp1.354,64 triliun.
Namun, fungsi intermediasi BRI yang cukup optimal tidak diikuti keberpihakan terhadap sektor UMKM. Data menunjukkan, BRI lebih banyak memberikan tambahan kredit untuk segmen korporasi dengan porsi mencapai Rp98,2 triliun atau 58,87 persen dari total kenaikan kredit. Sementara kredit untuk segmen UMKM hanya bertambah Rp26,9 triliun atau 16,06 persen dari total peningkatan kredit BRI.
Penurunan fungsi intermediasi Himbara memberikan andil terhadap tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025. BPS (Badan Pusat Statistik) telah mengumumkan sepanjang 2025 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,11 persen. Capaian tersebut masih di bawah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 5,2 persen.
Sinyalemen perekonomian yang kurang bergairah sudah terlihat sejak pertengahan tahun 2025. Oleh karena itu Pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu meluncurkan stimulus ekonomi dan juga mengguyur likuiditas melalui penempatan dana pemerintah di Himbara.
Pemerintah memindahkan dana yang semula disimpan di Bank Indonesia ke perbankan yang mayoritas merupakan bank-bank anggota Himbara. Pada tahap pertama penempatan dana mencapai Rp200 triliun dan tahap kedua mencapai Rp76 triliun. Penempatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan likuiditas, memperkuat kredit perbankan, dan mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi.
Selain dari sisi fiskal, Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga telah mengambil kebijakan akomodatif untuk mendorong penguatan kredit perbankan. Sepanjang 2025, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebanyak lima kali dengan total 125 basispoin (bps) dari semula 6 persen menjadi 4,75 persen.
Bauran kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif kurang direspon oleh Bank Himbara. Hal tersebut terlihat dari kurang optimalnya Himbara mengucurkan kredit. Perekonomian Indonesia pada 2025 yang mampu tumbuh mencapai 5,11 persen, yang tertinggi sejak 2022, merupakan kondisi yang seharusnya didukung pengucuran kredit yang lebih besar. Namun, Himbara memilih untuk mengerem laju kredit.
Di sisi yang lain, penempatan dana Himbara di SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) dan SBN (Surat Berharga Negara), serta instrumen lainnya meningkat cukup signifikan. Pada 2025, penempatan tersebut mencapai Rp1.554,92 triliun atau naik 18,50 persen dibanding tahun 2024.
Kondisi paradoks yang terjadi pada 2025 tidak boleh terulang kembali pada 2026. Apalagi pada 2026 ini pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu mencapai 5,4 persen. Himbara selaku BUMN sudah seharusnya berkontribusi lebih besar untuk bangsa dan negara. Karena itu, Himbara perlu melaksanakan mandat undang-undang secara lebih optimal, yaitu mempertebal laba, meningkatkan fungsi intermediasi, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
