“Saya mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk merawat kantor ini, menjaga kebersihan dan keamanan, serta memanfaatkannya untuk kegiatan yang melibatkan partisipasi warga secara positif,” ujarnya.
Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan. Ia berharap pembaruan fisik bangunan diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan.
“Jika masyarakat merasa nyaman, bahkan seperti di rumah sendiri saat datang ke kantor kelurahan, maka pemerintahan di tingkat paling bawah akan berjalan baik. Saya tegaskan, kantor kelurahan bukan sekadar tempat kerja administratif, melainkan pusat pelayanan publik,” ucapnya.
Pembangunan dan revitalisasi gedung kantor lurah menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi sosial dengan integrasi berbagai layanan, seperti kegiatan PAUD, operasional Tiga Pilar- lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, serta dukungan sarana dan prasarana bagi petugas PPSU.
Kantor lurah juga dilengkapi fasilitas modern dan berkelanjutan, seperti sistem proteksi kebakaran, pengolahan air, listrik cadangan, serta pemanfaatan teknologi panel surya. Selain itu, bangunan dirancang ramah bagi semua kalangan dengan fasilitas lift, akses disabilitas, ruang laktasi, hingga area bermain anak guna mendukung pelayanan yang inklusif dan berkeadilan.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, identitas budaya Jakarta adalah Betawi. Karena itu, saya meminta kantor kelurahan yang direnovasi tetap menonjolkan unsur budaya Betawi sebagai identitas Jakarta,” tutup Gubernur Pramono. (OTN-Deman)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
