“Pernah disebut pemasangan secara keseluruhan, tapi tidak jelas maksudnya apa? Gitu loh,” tegas Justin.
Ia menilai, keamanan di kawasan permukiman penduduk tak kalah penting dibanding pengawasan di gedung bertingkat. Kebijakan tidak boleh mengabaikan kebutuhan warga, dan juga menyoroti fakta dari berbagai tindak kriminalitas lebih sering terjadi di lingkungan permukiman.
“Tawuran, penjualan tramadol, hingga pencurian justru banyak terjadi di wilayah warga,” beber Justin.
Disisi lain, ia mengingatkan keterbatasan anggaran. Dalam APBD 2026, alokasi untuk sewa jasa CCTV tercatat sebesar Rp186,4 miliar.
Karena itu, Justin mendorong Pemprov DKI menata ulang prioritas agar pemasangan CCTV tepat sasaran. “Jangan hanya fokus di gedung tinggi, tapi juga di wilayah rawan dan permukiman,” pungkas dia. (OTN-Deman)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
