Dampaknya, biaya logistik menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, bahkan harga kebutuhan pokok di beberapa wilayah dapat mencapai dua kali lipat dibandingkan Pulau Jawa.
Dari sisi sosial ekonomi, tingkat kemiskinan di Maluku masih berada di kisaran 16 hingga 17 persen, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. Di sejumlah wilayah, pasokan listrik juga belum stabil dan masih bergantung pada sistem terbatas berbasis diesel, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi produktif.
Dalam perspektif ilmu ekonomi pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai resource curse, yaitu paradoks ketika daerah yang kaya sumber daya alam justru mengalami keterlambatan kesejahteraan akibat lemahnya tata kelola dan distribusi manfaat.
“Ketika saya datang ke Ambon, saya melihat sesuatu yang tidak masuk dalam logika pembangunan. Wilayah yang sangat kaya tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya.”
Ini bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kita belum membangun sistem yang benar. Indonesia Timur tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan keberanian untuk memperbaiki cara kita mengelola kekayaan yang sudah kita miliki,” ungkap Haidar Alwi.
Pandangan ini menegaskan bahwa persoalan Indonesia Timur bukan sekadar kemiskinan, tetapi kegagalan sistem dalam menghubungkan kekayaan dengan kesejahteraan.
Kekayaan Besar, Sistem Lemah: Akar Masalah yang Selama Ini Diabaikan.
Indonesia Timur menyimpan kekayaan strategis dalam skala global. Di Pulau Buru, kawasan Gunung Botak memiliki cadangan emas yang signifikan. Di wilayah selatan Maluku, Blok Masela menjadi salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan nilai ekonomi ratusan triliun rupiah.
Perairan Maluku merupakan salah satu kawasan perikanan terkaya di dunia, sementara Maluku Utara memiliki cadangan nikel yang menjadi bagian penting dalam rantai industri baterai global.
Namun struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor primer dengan tingkat hilirisasi yang rendah. Pengolahan hasil sumber daya belum berkembang optimal di tingkat lokal, sehingga nilai tambah lebih banyak mengalir keluar daerah. Dalam kerangka ekonomi, ini merupakan kegagalan distribusi nilai tambah yang berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan masyarakat.
“Selama ini kita terlalu lama membiarkan pola yang tidak adil. Kekayaan alam diambil dari daerah, diolah di luar, dan keuntungannya tidak kembali kepada rakyat. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi persoalan keadilan. Kalau pola ini tidak kita ubah, maka Indonesia Timur akan terus menjadi penonton dari kekayaannya sendiri, tanpa pernah benar-benar menikmati hasilnya,” tegas Haidar Alwi.
Kesadaran atas kegagalan sistem ini membuka kebutuhan akan pendekatan baru yang tidak sekadar memperbaiki kebijakan, tetapi membangun ulang struktur ekonomi secara menyeluruh.
Model Ekonomi Terintegrasi Rakyat: Gagasan Strategis Haidar Alwi untuk Indonesia Timur.
Berangkat dari cara pandang seorang insinyur, Haidar Alwi menegaskan bahwa kebangkitan Indonesia Timur tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan melalui pembangunan sistem terintegrasi yang menghubungkan sumber daya alam, energi, dan kepemilikan rakyat dalam satu kerangka yang utuh.
Gagasan ini dapat dipahami sebagai Model Ekonomi Terintegrasi Rakyat, yaitu pendekatan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai pemilik, pengelola, sekaligus penerima manfaat dari seluruh rantai ekonomi, mulai dari hulu hingga hilir.
Dalam model ini, tambang rakyat ditata melalui koperasi yang legal dan profesional, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi pekerja informal, tetapi pemilik sistem ekonomi di wilayahnya. Di sisi lain, pembangunan energi berbasis microgrid menjadi fondasi utama.
Dalam pendekatan teknik elektro, microgrid memungkinkan suatu wilayah memiliki sistem listrik mandiri yang stabil dan efisien, tidak bergantung sepenuhnya pada jaringan terpusat yang seringkali tidak menjangkau wilayah kepulauan secara optimal.
Energi yang stabil membuka ruang bagi industrialisasi lokal, termasuk pengolahan hasil tambang dan perikanan, sehingga nilai tambah dapat diciptakan dan dipertahankan di daerah. Seluruh sistem ini diperkuat melalui digitalisasi koperasi untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam distribusi manfaat ekonomi.
“Kalau kita ingin Indonesia Timur bangkit secara nyata, maka kita harus membangun sistem yang utuh dari hulu sampai hilir. Rakyat tidak boleh hanya menjadi pekerja, tetapi harus menjadi pemilik. Kita bangun koperasi yang kuat, kita integrasikan dengan teknologi, kita siapkan energi yang mandiri, sehingga seluruh proses ekonomi berjalan dalam satu sistem yang berpihak kepada rakyat. Di situlah keadilan ekonomi benar-benar bisa diwujudkan,” jelas Haidar Alwi.
Model ini tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi menawarkan arah baru pembangunan nasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis kekuatan rakyat.
Menutup pemaparannya, Haidar Alwi menegaskan bahwa Indonesia Timur memiliki semua syarat untuk menjadi pusat kekuatan ekonomi baru, selama ada keberanian untuk mengubah sistem lama.
“Indonesia Timur tidak kekurangan apa-apa. Kita memiliki emas, gas, laut yang kaya, dan sumber daya yang luar biasa. Yang belum kita miliki adalah sistem yang memastikan semua itu kembali kepada rakyat. Ketika sistem itu kita bangun dengan benar, maka Indonesia Timur tidak hanya akan bangkit, tetapi akan memimpin masa depan ekonomi nasional,” pungkas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
