Meski angka kemiskinan turun menjadi 5,31 persen dan menjadi salah satu capaian positif, DPRD menegaskan bahwa indikator tersebut belum cukup menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal dan tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks,” mengemuka dalam forum paripurna.
DPRD pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah lebih dalam LKPJ 2025. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar administratif, melainkan mampu menjawab persoalan mendasar: pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, dan penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.
Evaluasi ini menegaskan satu hal: capaian yang ada belum cukup kuat untuk menjawab tekanan yang dihadapi daerah. (Ridwan)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
